silabi sosiologi

silabi sosiologi pasca mid semester silabus-sosiologi1

5 Responses to “silabi sosiologi

  • ass , pak . saia cm mo ksii saran ajj , gmn kl materi kuliah sosiologi smuana d upload jua dsni ? . biar qt bs download langsung . makasii .

  • Niko Estradiyanto FH'08
    9 years ago

    Hakikat kesuksesan tidaklah selalu ditentukan berdasar sebanyak apa materi yang
    berhasil dimiliki dan diperoleh, ataupun dari berapa besarnya pengakuan orang lain semata,

    Melainkan lebih pada terjadinya balance antara proporsi target-upaya, kontribusi bagi sesama, kepuasan/kebahagiaan yang dirasakan, dan waktu yang masih tersedia untuk menikmatinya…

  • Niko Estradiyanto FH'08
    9 years ago

    Hot News!

    PEMILU 2009: Polemik Tata Cara Pencoblosan

    Ingat, Pemilu 2009 nanti kita tidak perlu bawa-bawa paku ya! Karena peraturan baru sekarang mengharuskan pemilih untuk memberi tanda ceklis (MENCONTRENG) pada nama caleg, atau nomornya. Masih ada perdebatan mengenai pencoblosan, masih akan digunakan atau tidak.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menyosialisasikan mekanisme pemungutan suara dalam Pemilu 2009. Khususnya, untuk pemungutan suara anggota calon legislatif (caleg). Sebab, menurut anggota Bawaslu Wahidah Suaib, mekanisme pemungutan suara Pemilu 2009 adalah yang terbaru, yakni dengan mencontreng. ”Kami meminta sosialisasi dilakukan dengan penekanan pencontrengan pada nomor atau nama caleg.

    KPU harus memberikan pengertian bahwa mencontreng nomor atau nama caleg sama dengan mencontreng parpol,” kata Wahidah Suaib kepada SINDO di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan, fokus sosialisasi pencontrengan pada caleg sangat diperlukan. Sebab, dalam UU 10/2008 tentang Pemilu, penghargaan pada caleg sangat terlihat dengan adanya ketentuan bilangan pembagi pemilih (BPP) sebesar 30%. Jika mencapai 30% BPP, caleg akan terpilih sebagai anggota parlemen. Namun, ujar dia, aturan BPP 30% tersebut agak dibingungkan dengan Pasal 176 ayat 1 UU Pemilu.

    Pasal itu menyatakan secara tegas bahwa surat suara dinyatakan sah bila pemilih memberikan tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota legislatif. Artinya, jika banyak pemilih yang mencontreng nama partai, klausul 30% BPP tidak akan mempunyai arti.

    Menurut dia, perubahan cara pemungutan suara ini sesuai hasil kajian dan pembelajaran dari negara lain. Pemilu dengan cara mencoblos, kata Agung, sampai sekarang hanya dilaksanakan dua negara, yakni di Indonesia dan sebuah negara di Afrika.

    Cara mencoblos, menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, ternyata memiliki tingkat kesalahan yang relatif tinggi, mencapai 10,8% dari sekitar 120 juta pemilih dalam Pemilu Legislatif 2004 lalu.”Dengan cara baru, diharapkan tingkat kesalahan bisa berkurang,”ujar dia.

    Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, penandaan pada gambar parpol tidak menyalahi aturan. Sebab, memang ada dua hal yang berbeda dalam Pasal 143 dan Pasal 176 ayat 1 UU Pemilu. Di Pasal 143 hanya disebutkan gambar parpol adalah bagian dari desain surat suara, sementara Pasal 176 ayat 1 menyebutkan bahwa gambar parpol tidak termasuk item yang dicontreng. Maka,kata dia, pencontrengan pada gambar parpol untuk menyiasati dua pasal yang berbeda tersebut.

    Sementara itu, banyak yang masih menganggap bahwa tata cara baru dengan mencontreng itu belum saatnya diberlakukan. Selain waktunya sangat sempit untuk sosialisasi, juga ada faktor persiapan dari KPU sendiri soal penghitungan suara dan pengawasannya. Berikut kutipan dari Kapanlagi.com:

    Tata cara pencoblosan dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada belum waktunya diubah, dan dinilai penggunaan hak suara rakyat masih efektif dengan menerapkan sistem yang lama (mencoblos) itu, karena tidak asing bagi pemilih di Indonesia. Penilaian itu, disampaikan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Sumbar, Boy Yendra Tamin, SH. MH, ketika diminta tanggapannya di Padang, Senin (15/9).

    “Jika ada rencana perubahan tata cara pencoblosan atau desain kertas suara perlu pertimbangan matang oleh KPU, baik di sisi dampak konflik yang akan muncul atau borosnya biaya sosialisasi,” kata Boy juga Praktisi Hukum itu.

    Menurut dia, jika terjadi perubahan pada sistem pencoblosan dengan menetapkan tata cara mencontreng pada gambar partai atau foto calon di kertas suara, sangat berpotensi memicu konflik dalam penghitungan suara Pemilu, Pilpres dan Pilkada nantinya.

    Sumber: seputar-indonesia.com

  • Pak, bahan kuliah hari ketiga, mata kuliah sosiologi, judul bab “sistem sosial” belum di-upload ya?

  • Oce, krn demi kebaikan bersama, masukan lgsg di acc.. ni dah di upload materi2 sampe perkuliahan berakhir pertmuan ke4 (pranata politik) & pertemuan ke 5 (pranata hukum)..dah selese coz tgl 24 des libur natal maka pertemuan ke 6 yg semula membahas pranata agama digeser mjd pengumpulan sekaligus presentasi makalah pd tgl 17 des 08…met prepare ya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

Skip to toolbar